Tugas Pokok Dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SUKABUMI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan Peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A.     Tugas

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi adalah : “Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain  serta perlindungan  masyarakat”.

B.      Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain  serta perlindungan  masyarakat;
  2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain  serta perlindungan  masyarakat;
  3. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain  serta perlindungan  masyarakat;
  4. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain  serta perlindungan  masyarakat;
  5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain  serta perlindungan  masyarakat;
  6. Pembinaan Satpol PP Kecamatan;
  7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas